REFORMASI PERPAJAKAN

EVALUASI KINERJA SISTEM PERPAJAKAN INDONESIA

Oleh: Gunawan Setiyaji dan Hidayat Amir, 2009

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pengesahan atas tiga RUU yang di amandemenkan UU perpajakan tahun 2005 lalu menandai dilaksanakannya reformasi perpajakan yang keempat, yang sebelumnya pemerintah pun telah melaksanakan reformasi perpajakan pada tahun 1984, tahun 1994 dan tahun 2004. Reformasi perpajakan ini dilaksanakan untuk memperkuat upaya penerimaan pajak yang semakin menjadi tulang punggungdalam pembiyaan keuangan Negara. Tiga RUU yang telah diamandemenkan tersebut adalah UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan UU tentang Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN/PPnBM). Diamandemenkan karena disamping merupakan ketentuan perundang-undangan yang paling krusial dalam praktik penerapan hukum perpajakan, juga merupakan pranata hukum yang akan menjadi senjata utama dalm meningkatkan penerimaan pajak.

TUJUAN

Tulisan ini hendak merefleksikan berbagai hal yang telah dicapai oleh reformasi perpajakan, efektivitasnya dan kelayakannyadipandang dari beberapa kriteriasistem perpajakan yang ideal.

Reformasi Pajak

Williamsonson dalam Mas ‘oed (1994:60) menyatakan bahwa reformasi perpajakan meliputi perluasan basis perpajakan, administrasi perpajakan, mengurangi terjadinya penghindarandan manipulasi pajak, serta mengatur pengenaan pada asset yang berada di luar negeri. Anngito Abimany (2003:15) menyebutkan bahwa reformasi perpajakan adalah perubahan mendasra di segala aspek perpajakan yang memiliki tiga tujuan utama, yaitu tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi, kepercayaan pada administrasi perpajakan yang tinggi dan produktivitas aparat perpajakan yang tinggi.

Dirjen Pajak telah mengemukakan bahwa sistem perpajakan membutuhkan penyempurnaan khususnya reformasi admionistrasi perpajakan. Secara garis besar, reformasi administrasi perpajakan ini diharapkan dapat memenuhi tiga tujuan utama, yaitu :

1.      Tercapainya tingkat kepatuha sukarela yang tinggi

2.      Tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi

3.      Tercapainya produtivitas aparat perpajakan yang tinggi

Agar tercapainya tujuan-tujuan tersebut maka pemertintah melakukan beberapa strategi, diantaranya :

1.      Meningkatkan Kepatuhan

2.      Menangkal Ketidakpatuhan

3.      Meningkatkan Citra

4.      Mengembangkan administrasi modern

5.      Meningkatkan Produktivitas aparat

Upaya integral Direktorat Jenderal Pajak – yang oleh Menteri Keuyangan disebut ujung tombak reformasi di jajaran Departemen Keuangan ini dengan berbagai strateginya diharapkan dapat menghjantarkan implementasi misi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efesiensi yang tinggi.

METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan adalah metode deskriptif eksploratory. Metode ini hanya membahas suatu topik dengan memberikan penggambaran atas topik tersebut, implikasi permasalahan yang timbul atas topik itu dan tidak ditujukan untuk mencari atau menguji solusi terbaik atas permasalahan yang ada. Analisis yang ada biasanya hanya bersifat kualitatif yang ditujukan untuk mengekplorasi konsekuensi permasalahan yang muncul atas kondisi yang diterangkan dalam topik. Pembahasan menggunakan studi literaturdan pengumpulan data-data sekunder, antara lain Direktorat Jenderal Perpajakan dan Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan dan Kerjasama Internasional Departemen Keuangan.

KESIMPULAN

Sebagaimana layaknya Negara Berkembang, nampaknya problematika pembiayaan Negara dan Pembangunan di Indonesia juga senantiasa dihadapkan pada keterbatasan sumber dana yang ada. Indonesia disebut sebagai salah satu Negara yang sukses melakukan reformasi perpajakan, juga dihadapkan pada persoalan pengembangan potensi perpajakan yang menunjukkan menurunnya tingkat pertumbuhan penerimaan pajak. untuk itu, terdapat kebutuhan besar Indonesiauntuk melakukan reformasi pajak lanjutan. Kinerja penerimaan pajak Indonesia yang dari ukuran angka cukup memuaskan, ternyata tidak didukung oleh pembangunan sistem mondial yang kuat. Oleh karena itu, system reformasi perpajakan selanjutnya diharapkan dapat dilengkapi dengan perombakan sistem yang memiliki pijakan hukum yang konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

html-pdf-converter.com/pdf/jurnal-ekonomi-makro.html

_______, BPS berbagai terbitan

_______, Harian Bisnis Indonesia, 23 Agustus 2004

_______, Harian Tempo, 7 September 2004

Ancok, Jamaluddin, “Mengapa Orang Kurang Antusias Membayar Pajak”, Masalah Seminar Perpajakan di Padang, 8 Februari 1988

Munawir, “Perpajakan”,Penerbit Liberty, Yogyakarta,1992

Sumitro, Rohmat, “Asas dan Dasar Perpajakan”, Bandung, Eresco: 1990

Sunarsip, “Mega Fakta atau Mega Ilusi”, Harian Republika, 8 September 2004

Uppal, J.S, “Tax Reform in Indonesia”, Gajah Mada University Press, 2003

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s