Benar Hukumkah yang Bertindak ?

Passal 28 D ayat 1

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Dalam kehidupan berbangsa ataupun bernegara pastilah berlaku suatu peraturan yang dianut, dasar ataupun pegangan untuk dijadikan acuan, agar semua masyarakat mentati serta tidak melanggarnya agar damai sentosa kehidupan negara tersebut. Seperti negara Indonesia yang telah menjadikan hukum serta UU yang berlaku hingga sekarang untuk dijadikan sebagai acuan atau arahan pada rakyatnya untuk menjalani kehidupan bernegara yang tertib. Sejak Indonesia merdeka seluruh komponen negara beserta isinya termasuk rakyat maupun masyarakat yang ada didalamnya wajib mentaati peraturan yang ada, agar mereka tidak salah melangkah dalam menjalani kehidupannya. Maka bila dilanggarnya aturan yang berlaku oleh mereka akan dikenakan sanksi yang telah ditetapkan atas perbuatannya. Tanpa melihat jabatan, tingkat atau status yang mereka miliki dalam negara.

Mungkin contoh kasus yang berkaitan dengan pasal 28 ini mengenai para koruptor dengan seorang penjahat rumahan atau sering disebut maling. Seorang koruptor itu tidak sama dengan seorang penjahat rumahan, tetapi mereka sama-sama merampas hak milik orang lain. Namun berbeda pula perlakuan orang-orang terhadap mereka. Koruptor masih disegani oleh orang lain sedangkan penjahat rumahan tidak, misalnya saat pemeriksaan dikantor polisi sang koruptor masih diberi keringanan akan tetapi sang penjahat rumahan langsung dijebloskan ke penjara..?.

Perlakuan-perlakuan yang membedakan tersebut merupakan bukti nyata bahwa hukum di Indonesia masih bisa diperjual-belikan dan masih belum sepenuhnya berlaku. Bila memang hukum di Indonesia berlaku untuk semua warga Indonesia maka tidak perlulah memperpanjang urusan mereka yang bersalah. Ironisnya mereka pun mempunyai tempat yanmg berbeda dalam bui (penjara).

“Akankah selamanya di Indonesia terjadi seperti in?”

Bila kita semua tidak menyadari akan hal-hal seperti ini maka tidak akan ada perubahan dalam hukum di Indonesia. Semestinya penegak hukum harus lebih tegas lagi dalam menegakkan hukum bagi warga negara. Agar tidak adanya diskriminasi dalam hal penegakkan hukum dan tidak adanya pihak yang dirugikan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s